Jakarta, Investor IDN– Tahun 2025 mulanya digadang-gadang sebagai momen pelonggaran, sebuah periode ketika dunia usaha dan pasar modal semestinya mulai bernapas lega setelah tercekik ketatnya kebijakan moneter. Ekspektasi pasar begitu tinggi bahwa The Federal Reserve akan memangkas suku bunga secara agresif, sebuah langkah yang diharapkan mampu memutar kembali roda ekonomi global dan menyuntikkan gairah ke lantai bursa. Namun, realitas ekonomi sering kali tidak seindah proyeksi di atas kertas. Pemangkasan suku bunga memang terjadi, tetapi intensitasnya tidak cukup kuat untuk membalikkan arah angin ekonomi makro secara drastis. Suku bunga global tertahan di level tinggi, dolar Amerika Serikat masih terlalu perkasa, dan tekanan terhadap pasar negara berkembang seperti Indonesia tak kunjung mereda. Di penghujung tahun, masyarakat dan investor ritel kembali dipaksa menelan pil pahit bahwa era high rate belum benar-benar berakhir.
Dampak dari ketidakpastian global ini merembes jauh melampaui sekadar angka statistik di layar perdagangan. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS bukan lagi sekadar isu elitis para bankir, melainkan telah menjelma menjadi kecemasan nyata di sektor riil. Setiap kali kurs garuda tertekan, ada biaya impor yang membengkak, harga bahan baku yang merangkak naik, dan nilai tabungan masyarakat yang tergerus inflasi. Dalam ekosistem ekonomi yang demikian, imbal hasil investasi berbasis Rupiah menjadi kurang memikat secara relatif, bahkan ketika saham-saham berkapitalisasi besar atau big caps sebenarnya sedang ditransaksikan pada harga diskon. Tekanan ini nyata hadir di dapur rumah tangga dalam bentuk lonjakan harga kebutuhan pokok dan cicilan kredit yang memberatkan, memaksa banyak pihak menunda ekspansi bisnis maupun mimpi pribadi mereka.
Pemerintah dan otoritas moneter sebenarnya tidak tinggal diam. Langkah strategis berupa injeksi likuiditas jumbo sekitar Rp200 triliun ke perbankan nasional sempat memicu harapan besar akan terjadinya titik balik. Logikanya sederhana, dengan likuiditas yang melimpah, bunga kredit seharusnya turun dan sektor riil kembali bergeliat. Sayangnya, transmisi kebijakan ini tersendat di tengah jalan. Meski likuiditas perbankan menebal, perbankan tetap menahan diri untuk tidak mengobral kredit. Prinsip kehati-hatian menjadi panglima karena risiko global masih tinggi dan permintaan kredit produktif yang berkualitas masih lesu. Stimulus ratusan triliun itu akhirnya hanya menjadi bantalan penyangga, bukan katalis pertumbuhan yang eksplosif. Dunia usaha menahan diri bukan semata karena ketiadaan modal, melainkan karena ketiadaan kepastian.
Situasi ini diperparah oleh tantangan domestik yang membuat pelaku usaha semakin pragmatis. Dinamika politik yang belum sepenuhnya stabil, isu inefisiensi birokrasi, hingga biaya tinggi akibat praktik korupsi yang masih membayangi, menciptakan hambatan struktural bagi pertumbuhan. Kebijakan-kebijakan populis yang lebih mementingkan citra ketimbang produktivitas jangka panjang membuat sektor swasta ragu untuk mengambil risiko besar. Target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8 persen pun terasa semakin jauh dari jangkauan jika fondasi struktural ini tidak segera dibenahi. Pelaku pasar dan masyarakat tidak lagi membutuhkan janji-janji manis, melainkan kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif.
Di tengah badai ketidakpastian ini, investor ritel menjadi kelompok yang paling rentan namun sekaligus paling berjasa menjaga denyut nadi pasar modal. Jumlah mereka yang kini mencapai puluhan juta adalah bukti demokratisasi investasi, namun ironisnya, merekalah yang kerap kali menjadi pihak yang paling “berdarah-darah”. Ketika Rupiah melemah dan asing mencatatkan net sell, portofolio investor ritel tergerus dalam. Mereka sering kali terjebak dalam volatilitas pasar yang liar akibat sentimen global maupun kebijakan domestik yang berubah-ubah. Padahal, tanpa partisipasi aktif investor domestik ini, likuiditas pasar saham Indonesia mungkin sudah lama mengering. Mereka layak mendapatkan lebih dari sekadar apresiasi verbal; mereka membutuhkan perlindungan regulasi yang konkret dan transparansi pasar yang lebih adil.
Kendati demikian, di balik awan mendung ekonomi makro, selalu ada celah peluang bagi mereka yang jeli melihat data. Valuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terutama pada sektor perbankan raksasa, kini berada pada level yang sangat atraktif jika dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Secara fundamental, ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup solid, ditopang oleh konsumsi domestik yang besar. Siklus penurunan suku bunga global, meski lambat, sudah dimulai dan tidak dapat dihindari. Bagi investor bervisi panjang yang memahami bahwa pasar bergerak dalam siklus, periode tekanan ini justru merupakan momen emas untuk mengakumulasi aset berkualitas dengan harga murah. Kesabaran dan strategi yang matang menjadi kunci untuk bertahan melewati fase gelap sebelum fajar pemulihan menyingsing.
Menutup tahun yang penuh tantangan ini, pesan utamanya sangat jelas bahwa rakyat dan pelaku usaha tidak boleh dibiarkan menanggung beban ekonomi ini sendirian. Era suku bunga tinggi dan pelemahan Rupiah adalah fenomena kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif, bukan sekadar tambal sulam. Indonesia membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada produktivitas nyata, reformasi birokrasi yang memangkas biaya ekonomi tinggi, serta penegakan hukum yang memberikan rasa aman bagi investor. Masa depan ekonomi bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar janji yang diucapkan di panggung politik, melainkan oleh keberanian untuk memperbaiki fondasi-fondasi kecil yang menyentuh langsung kehidupan rakyat dan keberlangsungan dunia usaha.