Jakarta, Investor IDN – Indonesia memiliki dua institusi yang sering dirujuk sebagai dana kekayaan negara: Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara. Kedua institusi ini mengelola aset signifikan dan memegang peran penting dalam strategi ekonomi nasional. Namun, struktur, sumber pendanaan, dan operasional mereka menunjukkan perbedaan fundamental dengan model dana kekayaan negara yang berkembang di tingkat global.
Untuk memahami perbedaan ini, perlu didefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) dalam konteks praktik internasional. Sebuah dana kekayaan negara adalah dana yang dimiliki negara, dibiayai dari surplus anggaran pemerintah atau akumulasi kekayaan nasional, dan dikelola dengan amanat jangka panjang untuk kesejahteraan generasi-generasi mendatang. Prinsip operasionalnya mirip dengan konsep laba ditahan dalam manajemen korporat: kekayaan yang dihasilkan hari ini disimpan dan diinvestasikan untuk pertumbuhan nilai jangka panjang.
Karakteristik utama dari dana kekayaan negara yang sesungguhnya adalah tiga aspek. Pertama, kemandirian operasional dari tekanan keputusan politis jangka pendek. Kedua, horizon investasi yang secara eksplisit dirancang untuk manfaat generasi masa depan. Ketiga, sumber pendanaan yang berasal dari kekayaan nasional yang nyata dan berkelanjutan, bukan dari utang eksternal atau aset operasional yang sudah ada.
Indonesia Investment Authority, yang diluncurkan pada tahun 2021, saat ini mengelola portofolio aset sebesar 10,5 hingga 16,8 miliar dolar AS per 2024–2025, dengan penempatan investasi kumulatif mencapai 3,2 miliar dolar AS sejak peluncuran. Alokasi portofolio INA terkonsentrasi pada sektor Infrastruktur dan Logistik sebesar 47,7 persen, Aset Digital 33,5 persen, Energi Hijau 14,5 persen, dan Kesehatan 4,4 persen.
Fokus sektoral INA ini mengungkapkan orientasi utamanya: mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur domestik dalam jangka menengah, bukan mengakumulasi kekayaan untuk generasi mendatang. Aspek yang lebih signifikan adalah sumber pendanaan. Berbeda dengan model dana kekayaan negara yang berkembang di Norwegia atau Singapura—yang dibangun dari surplus anggaran pemerintah yang terakumulasi selama puluhan tahun—INA sebagian besar dibiayai melalui pembiayaan utang, khususnya utang luar negeri. Model ini menciptakan paradoks: sebuah dana yang dimaksudkan untuk membangun kekayaan generasi mendatang justru didanai dari kewajiban utang yang akan diwariskan ke generasi yang sama.
Kondisi fiskal Indonesia terkini memperkuat persoalan ini. Proyeksi anggaran 2025 menunjukkan defisit potensial sebesar Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB, melampaui target pemerintah sebesar 2,53 persen dari PDB. Untuk menutup defisit ini, pemerintah menggunakan sisa dana yang terakumulasi dari tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun. Situasi ini mencerminkan bahwa Indonesia sedang menghabiskan kekayaan yang terakumulasi di masa lalu untuk membiayai kebutuhan fiskal hari ini—kondisi yang bertolak belakang dengan fundamental dana kekayaan negara yang seharusnya menciptakan surplus untuk diinvestasikan.
Danantara Indonesia, yang didirikan pada Februari 2024, memiliki amanat dan struktur yang berbeda dari INA. Danantara adalah perusahaan induk (holding company) yang mengelola portofolio aset dan operasional dari Badan Usaha Milik Negara senilai lebih dari Rp10.000 triliun, dengan 845 entitas perusahaan yang telah dialihkan di bawah manajemennya. Aset-aset ini mencakup perbankan (Bank Mandiri, BNI, BRI), perusahaan mineral (MIND ID), dan perusahaan utilitas (Pertamina, PLN, Telkom).
Struktur Danantara jelas bukan dana kekayaan negara dalam definisi klasik. Danantara adalah instrumen manajemen aset operasional dan stabilisasi ekonomi makro yang bertujuan mengoptimalkan hasil pengembalian dari aset-aset yang sudah beroperasi. Peran Danantara adalah memastikan bahwa aliran dividen dari BUMN dapat dimaksimalkan dan dialokasikan kembali secara strategis untuk kepentingan stabilisasi ekonomi dan pertumbuhan jangka menengah. Masalahnya, dengan mengkonsolidasikan dividen BUMN di bawah manajemen Danantara, penerimaan negara dari sumber ini tidak lagi langsung masuk ke kas pemerintah. Hal ini berkontribusi pada tekanan penerimaan yang diakui oleh Menteri Keuangan sebagai salah satu tantangan tahun fiskal 2025.
Untuk membandingkan model Indonesia dengan praktik internasional, model Norwegia menawarkan preseden yang instruktif. Norwegia, dengan populasi hanya 5,6 juta orang, telah mengakumulasikan dana kekayaan negara senilai 1,8 triliun dolar AS. Sumber dana adalah surplus yang dihasilkan dari produksi minyak selama puluhan tahun, yang secara konsisten dialokasikan ke dalam dana, bukan digunakan untuk belanja jangka pendek.
Model tata kelola Norwegia mengandung aturan unik: surplus yang terakumulasi harus diinvestasikan di luar Norwegia—prinsip yang dirancang untuk mencegah “penyakit Belanda” (Dutch Disease), fenomena ekonomi di mana kekayaan sumber daya alam justru mengganggu daya saing ekonomi domestik dengan menginflasi mata uang lokal dan mendesak keluar industri lain. Dengan strategi ini, Norwegia telah menciptakan penyangga finansial jangka panjang yang tidak hanya melindungi ekonomi domestik, tetapi juga menghasilkan hasil pengembalian yang konsisten. Hasil pengembalian lima tahun dari dana kekayaan negara Norwegia mencapai 7,45 persen per 2023, menunjukkan manajemen investasi yang solid dalam konteks pasar global.
Singapura, negara dengan model ekonomi yang berbeda dari Norwegia namun dengan pendekatan dana kekayaan negara yang sama disiplinnya, menunjukkan model yang relevan untuk ekonomi berkembang. Singapura memiliki dua institusi dana kekayaan negara: GIC Private Limited dan Temasek Holdings, dengan gabungan dana kelolaan sebesar 1,64 triliun dolar AS. Model Singapura dibangun atas fondasi akumulasi surplus anggaran yang konsisten selama puluhan tahun, bukan dari sumber daya alam tunggal seperti minyak.
GIC menjalankan amanat yang jelas dari Kementerian Keuangan untuk mencapai hasil pengembalian nyata jangka panjang pada investasi global, dengan tata kelola yang memastikan kemandirian penuh dari klien (pemerintah) dalam setiap keputusan investasi individual. Temasek Holdings, dengan nilai portofolio bersih sebesar 484 miliar dolar Singapura atau sekitar 360 miliar dolar AS per Maret 2025, mengadopsi postur yang lebih aktif dalam kepemilikan dan manajemen operasional, dengan hasil pengembalian pemegang saham 1-tahun sebesar 1,60 persen dan hasil pengembalian 10-tahun sebesar 6 persen. Penting dicatat bahwa Temasek beroperasi dengan prinsip transparansi tinggi dan membayar pajak seperti institusi komersial lainnya.
Negara-negara di kawasan Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Kuwait, menunjukkan pola yang sama: dana kekayaan negara yang dibangun dari surplus yang dihasilkan dari kekayaan alam, dikelola dengan disiplin tinggi, transparansi ekstensif, dan amanat jangka panjang untuk generasi mendatang. Dana kekayaan negara Mubadala dari Abu Dhabi, sebagai contoh, mencatat hasil pengembalian sebesar 10,1 persen, menunjukkan efektivitas model tata kelola.
Perbandingan ini mengungkapkan tiga dimensi perbedaan antara model Indonesia (INA dan Danantara) dengan dana kekayaan negara global. Dimensi pertama adalah sumber pendanaan. Sementara Norwegia, Singapura, dan dana kekayaan negara di negara-negara Arab dibangun dari surplus anggaran atau kekayaan alam yang nyata, INA dibiayai melalui pembiayaan utang, dan Danantara adalah konsolidasi dari aset operasional yang sudah ada. Dimensi kedua adalah horizon investasi dan amanat. INA dan Danantara dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan optimisasi aset dalam jangka menengah, sedangkan dana kekayaan negara sejati secara eksplisit diamanatkan untuk kesejahteraan antargenerasi, dengan horizon 25–50 tahun atau lebih. Dimensi ketiga adalah kemandirian operasional. Dana kekayaan negara di Norwegia, Singapura, dan negara-negara Arab beroperasi dengan otonomi tata kelola yang tinggi dari tekanan keputusan politis jangka pendek, sementara INA dan Danantara lebih erat terikat pada arahan kebijakan pemerintah berkala.
Jika Indonesia berniat membangun dana kekayaan negara sejati yang sesuai dengan praktik terbaik internasional, langkah-langkah struktural perlu dipertimbangkan. Langkah pertama adalah restorasi fiskal: pemerintah harus mengembalikan anggaran ke posisi surplus yang berkelanjutan melalui peningkatan basis pendapatan dan optimisasi efisiensi belanja. Langkah kedua adalah komitmen politis untuk mengalokasikan surplus yang tercipta ke dalam dana kekayaan negara, bukan untuk membiayai proyek pembangunan jangka pendek. Langkah ketiga adalah membangun kerangka tata kelola yang memastikan kemandirian operasional dari tekanan keputusan jangka pendek, dengan amanat yang eksplisit untuk pertumbuhan aset jangka panjang bagi generasi masa depan.
Lanskap ekonomi global menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun kekayaan antargenerasi adalah mereka yang memiliki disiplin fiskal, komitmen politis jangka panjang, dan keberanian untuk menahan pengeluaran jangka pendek demi kesejahteraan generasi mendatang. Indonesia memiliki kapasitas ekonomi untuk mencapai model yang sama, namun memerlukan reformasi struktural dalam tata kelola fiskal dan desain institusional dari lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan nasional.