Di balik deretan angka statistik yang kerap dipamerkan otoritas bursa sebagai prestasi pertumbuhan jumlah investor, terdapat realitas humanis yang sering kali luput dari sorotan lensa makroekonomi. Angka 20 juta investor yang kini tercatat di Bursa Efek Indonesia bukan sekadar data demografi untuk mempercantik laporan tahunan. Di balik angka itu, terdapat wajah-wajah nyata—mulai dari generasi muda yang baru mengenal literasi keuangan, pekerja yang menyisihkan upah demi masa depan, hingga pensiunan yang berharap pada imbal hasil aset. Mereka adalah penyuntik likuiditas, penggerak transaksi harian, dan denyut nadi sesungguhnya dari pasar modal domestik. Namun, sebuah ironi besar terjadi sepanjang tahun 2025 ketika pahlawan-pahlawan bursa ini justru menjadi pihak yang paling sering dikorbankan di atas altar kerakusan pasar dan pembiaran regulasi.
Tahun 2025 menyisakan jejak luka yang semestinya bisa dihindari jika ekosistem pasar modal kita lebih menjunjung tinggi transparansi ketimbang sensasi. Fenomena saham-saham lapis ketiga yang tiba-tiba meroket tanpa fundamental jelas, didorong oleh rumor korporasi yang tak kunjung terkonfirmasi, telah menjadi jebakan mematikan bagi investor ritel. Pola ini berulang dengan presisi yang menyakitkan di mana harga digerakkan naik oleh sentimen semu, memancing euforia publik, sementara di balik layar para pemegang saham pengendali atau pihak yang terafiliasi diam-diam melakukan distribusi atau penjualan masif di harga pucuk. Ketika debu spekulasi mereda dan harga saham terjun bebas ke titik nadir, investor ritel-lah yang selalu tertinggal sendirian memegang kerugian. Ini bukan sekadar mekanisme pasar wajar, melainkan sebuah tragedi asimetri informasi di mana akses terhadap kebenaran menjadi barang mewah yang tidak dimiliki oleh investor kecil.
Sering kali narasi yang dibangun oleh para pemangku kepentingan ketika melihat kerugian ritel adalah klise klasik tentang kurangnya literasi. Investor ritel kerap dituding kurang belajar, spekulatif, atau tidak siap mental. Namun, menimpakan kesalahan sepenuhnya pada pundak investor kecil adalah bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak etis. Kebodohan atau ketidaktahuan investor bukanlah dosa tunggal, melainkan gejala dari penyakit sistemik yang lebih parah, yaitu kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan dan edukasi yang adil. Literasi keuangan setinggi apa pun tidak akan berguna di hadapan manipulasi pasar yang terstruktur dan pembiaran terhadap rumor yang menyesatkan. Dosa terbesar dalam ekosistem ini bukanlah ketidaktahuan ritel, melainkan ketika regulator dan otoritas bursa membiarkan praktik predatoris berjalan tanpa konsekuensi hukum yang menjerakan bagi pelakunya.
Kita tidak bisa lagi berpura-pura menutup mata bahwa ada masalah struktural dalam penegakan aturan main di lantai bursa. Diamnya otoritas terhadap pergerakan harga yang tidak wajar atau respons yang lambat terhadap isu liar di pasar sama artinya dengan memberikan persetujuan diam-diam terhadap praktik yang merugikan publik. Jika pola ini terus dibiarkan, pasar modal Indonesia sedang mempertaruhkan aset termahalnya, yakni kepercayaan. Modal utama bursa bukanlah uang, melainkan trust. Ketika 20 juta investor ritel merasa bahwa pasar ini hanyalah kasino yang didesain untuk memenangkan “bandar” dan memiskinkan “pemain kecil”, maka arus modal domestik akan mengering. Mimpi untuk menjadikan pasar modal sebagai soko guru ekonomi nasional yang inklusif akan runtuh seketika jika rasa keadilan tidak segera ditegakkan.
Menyongsong tahun 2026, refleksi ini harus menjadi tamparan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Bursa Efek Indonesia harus memutuskan arah masa depannya, apakah ingin menjadi pasar eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir elit penguasa informasi, atau bertransformasi menjadi pasar yang benar-benar melindungi rakyatnya. Investor ritel tidak menuntut jaminan keuntungan, karena risiko adalah bagian dari investasi. Mereka juga tidak meminta perlakuan istimewa bak anak emas. Tuntutan mereka sangat sederhana namun fundamental, yaitu transparansi yang jujur, penegakan aturan yang tanpa pandang bulu, dan perlindungan dari praktik manipulasi pasar. Membiarkan investor ritel terus-menerus menjadi korban dari kelalaian sistemik bukan hanya sebuah kesalahan teknis, melainkan sebuah pengkhianatan moral terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Keadilan, bukan sekadar janji manis, adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan martabat pasar modal kita.