Jakarta, Investor IDN – Pasar modal kita sedang berada di persimpangan jalan. Kebijakan baru yang mewajibkan free float (saham publik) minimal 15% dan 50 juta lembar saham adalah gebrakan paling progresif dalam satu dekade terakhir. Secara teori, ini adalah obat bagi pasar yang selama ini “sakit” akibat kepemilikan super-terkonsentrasi dan likuiditas yang mampet.
Namun, mari kita jujur: aturan secanggih apa pun akan menjadi macan ompong jika nyali pengawasannya masih setengah hati. Masalah kita bukan kurang regulasi, tapi kurang keberanian untuk menindak substansi.
Bursa Bukan Tempat Sembunyi Perusahaan Keluarga
Aturan baru ini jelas akan mengguncang kenyamanan emiten-emiten kecil. Banyak dari mereka yang harus dipaksa stock split, rights issue, atau divestasi demi memenuhi angka 50 juta lembar saham.
Tentu saja, para pemilik lama yang selama ini menikmati kontrol absolut akan gerah. Tapi publik harus tegas: pasar modal bukan tempat bagi perusahaan yang takut membuka diri. Jika sebuah emiten tidak siap dengan standar transparansi minimum, silakan angkat kaki. Bursa bukan museum untuk menyimpan perusahaan “tidur” atau sekadar pajangan gengsi keluarga. Status perusahaan publik adalah privilese, bukan hak cuma-cuma yang bisa disalahgunakan.
Likuiditas Semu dan Sihir “Nominee”
Kita sering bangga dengan lonjakan likuiditas, tapi kita lupa bertanya: itu likuiditas asli atau “akrobat” transaksi? Sudah rahasia umum bahwa ekosistem kita masih kental dengan transaksi silang (wash trade) dan market maker internal.
Bahayanya, tanpa pengawasan mikrostruktur yang ketat, aturan 15% ini justru memberikan panggung lebih luas bagi manipulasi yang lebih rapi. Jika free float naik tapi pengawasan tetap jalan di tempat, jangan kaget jika kita melihat saham-saham “ajaib” yang tiba-tiba aktif lewat transaksi antar-akun cangkang yang dikendalikan satu tangan yang sama. Tanpa surveilans forensik, aturan ini hanya memoles wajah bursa agar terlihat cantik di permukaan, padahal busuk di dalam.
Masalah Utama: Patuh di Atas Kertas, Manipulasi di Dunia Nyata
Kelemahan terbesar regulator kita adalah hobi memuja dokumen. Banyak emiten seolah-olah memenuhi free float lewat nominee, perusahaan cangkang, atau akun terafiliasi. Secara administratif, mereka patuh. Secara substansi? Kontrol tetap di tangan pengendali.
Jika OJK dan BEI hanya memeriksa laporan kepemilikan tanpa membedah pola transaksi dan beneficial ownership, maka semua ini hanyalah ilusi. Investor publik tetap akan menjadi “makanan empuk” bagi para insider yang pandai mencari celah.
Sudah saatnya OJK dan BEI meninggalkan paradigma lama. Pengawasan harus berbasis perilaku (behavioral-based), bukan sekadar centang di kolom administrasi.
Audit Forensik: Petakan siapa sebenarnya di balik akun-akun yang bergerak serempak.
Sanksi Integritas: Pelanggaran free float lewat nominee bukan lagi masalah administrasi, tapi kejahatan integritas pasar. Sanksinya harus setara dengan manipulasi pasar: suspensi permanen hingga force delisting tanpa kompromi.
Efek Jera: Berhenti mengirim surat teguran yang hanya berakhir di laci. Publik butuh melihat tindakan nyata.
Penutup: Titik Balik atau Sekadar Lipstik?
Aturan 15% ini adalah peluang emas untuk memperbaiki struktur pasar modal Indonesia. Tapi, peluang tetaplah peluang jika tidak dieksekusi dengan nyali.
Kita tidak butuh regulator yang hanya jago bikin aturan. Kita butuh regulator yang berani “berkelahi” demi integritas pasar. Jika OJK dan BEI hanya berhenti pada angka-angka di atas kertas, maka pasar modal kita akan tetap menjadi taman bermain bagi segelintir elite, sementara investor ritel hanya menjadi penonton yang terus-menerus dirugikan.
Saatnya buktikan: bursa kita ini milik publik, atau milik mereka yang lihai bersiasat?