Jakarta, Investor IDN– Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperketat batas minimum saham beredar publik (free float) menjadi 15% menuai sorotan tajam dari pelaku pasar. Kalangan analis memperingatkan bahwa kebijakan likuiditas ini berpotensi meningkatkan eksposur risiko bagi investor ritel jika tidak dibarengi dengan perombakan fundamental pada mekanisme pemilihan Komisaris Independen.
Di tengah lonjakan jumlah investor yang signifikan, struktur tata kelola emiten saat ini dinilai masih lemah dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.
Paradoks Likuiditas dan Pengawasan
Otoritas bursa telah menegaskan bahwa aturan free float minimum 15% akan diberlakukan secara ketat, di mana emiten yang tidak memenuhi ketentuan dalam batas waktu transisi terancam sanksi exit policy atau delisting. Langkah ini diambil untuk memperdalam likuiditas pasar dan menyesuaikan dengan standar bursa global.
Namun, kebijakan ini menciptakan paradoks baru. Publik diminta untuk menyerap porsi kepemilikan yang lebih besar, namun mekanisme pengawasan internal emiten—melalui Komisaris Independen—masih sepenuhnya dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP).
“Mendorong free float ke 15% tanpa mereformasi cara pemilihan Komisaris Independen sama dengan memperbesar risiko bagi publik tanpa memberi mereka tameng,” ujar salah satu pengamat tata kelola perusahaan di Jakarta, Senin (2/2).
Data Terbaru: Pertaruhan 20 Juta Investor
Urgensi reformasi ini didorong oleh perubahan demografi investor yang drastis. Data terbaru Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per akhir Desember 2025 mencatat jumlah investor pasar modal telah menembus angka 20,32 juta Single Investor Identification (SID), melonjak 37% secara tahunan (year-on-year).
Lebih lanjut, dominasi investor ritel semakin nyata dengan porsi transaksi harian yang kini mencapai kisaran 50%. Dengan struktur pasar yang semakin didominasi publik, ketiadaan wakil independen yang riil di dalam tubuh emiten menjadi celah risiko sistemik.
Celah Regulasi POJK 33/2014
Sorotan utama tertuju pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Meskipun aturan ini mewajibkan keberadaan Komisaris Independen, regulasi tersebut tidak melarang pemegang saham mayoritas untuk menominasikan dan memilih figur tersebut.
Akibatnya, posisi Komisaris Independen sering kali terjebak dalam independensi administratif semata. Mereka memenuhi syarat formal di atas kertas, namun secara substansi tidak memiliki mandat atau insentif untuk menentang keputusan manajemen yang merugikan pemegang saham minoritas. Kasus pengunduran diri mendadak Komisaris Independen di beberapa emiten besar pada akhir 2025 lalu menjadi indikator betapa rapuhnya posisi ini dalam struktur korporasi.
Desakan Hak Suara Minoritas
Untuk menyeimbangkan struktur tata kelola (GCG) dengan kebijakan free float 15%, para pelaku pasar mendesak regulator mengadopsi model Minority Shareholders Nomination & Election.
Dalam skema ini, hak untuk menominasikan dan memilih Komisaris Independen diberikan kepada pemegang saham independen (non-afiliasi), termasuk investor ritel dan institusi publik. Model ini dianggap sebagai solusi konkret untuk memastikan fungsi check and balance berjalan efektif, sejalan dengan praktik terbaik (best practice) di yurisdiksi maju.
Selain mekanisme pemilihan, desakan juga menguat agar OJK menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang mengikat bagi Komisaris Independen, mencakup:
Pengawasan ketat atas transaksi afiliasi.
Transparansi aksi korporasi.
Evaluasi risiko tata kelola yang terukur.
Risiko Reputasi Global
Kelemahan struktural ini juga berpotensi menghambat ambisi Indonesia untuk mendapatkan bobot lebih besar dalam indeks global seperti MSCI Emerging Markets. Investor institusi global semakin sensitif terhadap isu GCG, dan kebijakan free float semata dinilai hanya bersifat kosmetik jika hak-hak pemegang saham minoritas tidak terlindungi secara substansial.
Tanpa integrasi antara kebijakan likuiditas (free float) dan reformasi tata kelola (governance), pasar modal Indonesia berisiko tetap menjadi arena yang timpang, di mana partisipasi publik yang masif tidak diimbangi dengan perlindungan yang setara.