Jakarta, INVESTOR IDN– Berbagai dinamika terus mewarnai pasar modal Tanah Air pada paruh kedua 2025, khususnya terkait isu kepemilikan publik atau free float. Pasca gelombang delisting dan suspensi yang mewarnai semester satu, hanya tersisa 32 emiten aktif di BEI yang tercatat memiliki kepemilikan publik di bawah ambang batas 5 persen. Fenomena ini menyoroti potret konsentrasi kepemilikan yang masih lekat pada sejumlah perusahaan, serta membawa konsekuensi serius dalam hal likuiditas dan volatilitas pasar.
Jika menelaah lebih dalam, deretan emiten dengan free float ekstrim di bawah 1 persen seperti TGRA (Telecom), SUPR (Superior), TIFA (Tifa Finance), SONA (Sona Topas Tourism), LINK (Link Net), BNLI (Bank Permata), dan TGKA (Tigaraksa Satria) tetap bertahan dalam perdagangan regular meski sahamnya super terbatas di publik. Sementara itu, perusahaan dengan free float antara 1 hingga 3 persen seperti DMND (Diamond Food Indonesia), BRAM (Indo Kordsa), MAPB (MAP Boga Adiperkasa), SCPI (Surya Citra Persada), SNLK (Sunlake Hotel), LIFE (Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG), dan GDST (Gunawan Dianjaya Steel) juga menambah panjang daftar emiten yang masih harus mengejar ketentuan baru.
Perusahaan dengan kepemilikan publik kisaran 3-5 persen, di antaranya BMAS (Bank Mayapada International), BPFI (Bank BPD Bali), CENT (Centratama Telekomunikasi Indonesia), SDRA (Sumber Daya Rajawali), BTON (Betonjaya Manunggal), MTWI (Malindo Feedmill), GDYR (Goodyear Indonesia), TLDN (Totalindo Eka Persada), BKSW (Bank Kesawan), ARGO (Argo Pantes), KINO (Kino Indonesia), BMTR (Global Mediacom) dan RANC (Supra Boga Lestari) diprediksi bakal menjadi sorotan investor institusi di tengah isu peningkatan free float nasional.
Namun, ancaman suspensi masih membayangi 5 perusahaan, yakni FASW (Fajar Surya Wisesa), MFMI (Multifiling Mitra Indonesia), SMCB (Solusi Bangun Indonesia), PLIN (Plaza Indonesia Realty), dan BCIC (Bank JTrust Indonesia). Status suspensi perdagangan ini menjadi alarm bagi investor untuk mewaspadai risiko likuiditas serta potensi delisting yang dapat berujung pada penghapusan saham dari papan perdagangan.
Kondisi kian kompleks setelah BEI mengumumkan 55 emiten berpotensi terdepak dari lantai bursa pada Juni 2025 lantaran tersandung suspensi lebih dari 6 bulan. Nama-nama yang mencuat, seperti ARMY (Armidian Karyatama), BTEL (Bakrie Telecom), dan COWL (Cowell Development) telah lama tertahan dengan masa suspensi di atas lima tahun. Sementara itu, ALMI (Alumindo Light Metal Industry), ARTI (Ratu Prabu Energi), INAF (Indofarma) dan SRIL (Sri Rejeki Isman) juga terancam bila belum mampu memenuhi tata kelola free float yang baru.
Momentum regulasi pun tengah bergerak menuju revisi ambang free float minimum. DPR RI menggulirkan wacana kenaikan dari 7,5 persen menjadi 30 hingga 40 persen, yang mendapat sinyal setuju dari OJK guna memperbaiki tata kelola dan likuiditas pasar. Langkah awal akan ditandai dengan kenaikan bertahap ke angka 10 persen, sejalan dengan agenda reformasi pasar modal nasional.
Hingga Oktober 2025, bursa mencatat 966 emiten aktif dengan kapitalisasi pasar menembus Rp15.079 triliun dan jumlah investor yang telah menyentuh 18,7 juta SID. Namun, 78 emiten tercatat masih belum memenuhi ketentuan terbaru mengenai free float minimal 7,5 persen. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko bagi investor, mulai dari likuiditas rendah, volatilitas harga yang tinggi, ancaman suspensi perdagangan, hingga potensi delisting permanen dari BEI.
Dengan segala perubahan regulasi dan dinamika pasar, investor sangat disarankan tetap berhati-hati terhadap saham-saham kategori ini, terutama bagi emiten yang masa suspensinya mendekati 24 bulan dan berpeluang mengalami force delisting. Risiko laten atas hilangnya akses perdagangan menjadi ancaman nyata di tengah agenda penguatan struktur kepemilikan publik di bursa Indonesia untuk masa depan yang lebih transparan dan likuid.
