Jakarta, Investor-idn.com – PT Bahtera Bumi Raya Tbk. (PGJO) menambah modal anak usahanya, PT Panca Pertiwi Tambang (PPT), senilai Rp47,5 miliar. Nilai transaksi ini besar bila dibandingkan dengan ukuran neraca PGJO, karena setara 156,3% dari total aset perseroan per 31 Desember 2025.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), PGJO menyampaikan transaksi material tanpa persetujuan RUPS. Transaksi tersebut berupa peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh PPT, yang merupakan entitas anak perseroan.
PPT menerbitkan 4.750.000 saham baru dengan nilai nominal seluruhnya Rp47.500.000.000. Setelah aksi itu, modal dasar PPT meningkat menjadi Rp200 miliar, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp50 miliar.
Seluruh saham baru tersebut diambil bagian oleh PGJO. Struktur pemegang saham PPT setelah transaksi menunjukkan PGJO menggenggam 4.999.999 saham dengan nilai nominal Rp49.999.990.000, sementara Willius Wijaya memegang 1 saham senilai Rp10.000. Nilai nominal saham PPT tercatat Rp10.000 per saham.
Walau skalanya masuk kategori material, PGJO menyebut transaksi ini dikecualikan dari kewajiban menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS. Alasannya, PPT merupakan perusahaan terkendali dengan kepemilikan perseroan sebesar 99,9996% per 31 Desember 2025, sehingga masuk pengecualian berdasarkan POJK 17/2020.
Perseroan menyatakan penyertaan modal itu akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha PPT, termasuk pengembangan bisnis, biaya operasional harian, kebutuhan modal kerja, dan dukungan operasional lainnya. PGJO juga menyebut PPT diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap performa keuangan perseroan.
Bagi investor, ukuran transaksi menjadi titik utama. Ketika nilai suntikan modal melampaui total aset acuan, pasar perlu menilai apakah tambahan modal tersebut dapat berubah menjadi kontribusi riil bagi pendapatan dan arus kas PGJO. Dokumen BEI belum memuat target pendapatan, laba, maupun waktu kontribusi PPT, sehingga dampaknya masih perlu dibuktikan pada laporan keuangan berikutnya.