Jakarta, Investor-idn.com – PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) menyiapkan perubahan besar yang perlu dibaca hati-hati oleh pemegang saham. Emiten ini berencana menggelar rights issue jumbo, mengubah kegiatan usaha, dan menerima inbreng saham PT Borneo Prima (BP) senilai Rp20,82 triliun dari pemegang saham pengendali.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, rencana tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli 2026. FORU menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi kepada pemegang saham pada 20 Juli 2026.
Inti rencananya ada pada Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I). FORU akan menawarkan sebanyak-banyaknya 215.096.316.400 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Harga pelaksanaan ditetapkan Rp126 per saham.
Rasionya sangat besar. Setiap pemegang 100 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan berhak atas 46.235 HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak untuk membeli satu saham baru.
IMR Asia Holding Pte. Ltd. (IMR AH), pemegang saham pengendali FORU, akan mengeksekusi 165.216.755.166 HMETD. Penyetorannya tidak dilakukan dengan uang tunai, melainkan melalui inbreng 10.780 saham Seri A PT Borneo Prima, setara 49% kepemilikan BP.
Nilai 49% saham BP tersebut ditetapkan sebesar Rp20.817.311.150.916. Dalam ringkasan IPOT AI Report yang merujuk dokumen IDX, nilai transaksi material ini disebut setara 108.256% dari ekuitas FORU, dengan opini kewajaran dari KJPP Kusnanto & Rekan.
Bagi investor ritel, risiko utama terletak pada dilusi. Dokumen keterbukaan menyebut pemegang saham FORU yang tidak melaksanakan HMETD dapat mengalami dilusi maksimum sebesar 99,78%. Jika masyarakat tidak mengambil haknya, porsi IMR AH berpotensi naik menjadi 99,94%, sementara porsi masyarakat turun menjadi 0,06%.
FORU juga menyiapkan perubahan kegiatan usaha. Perseroan yang selama ini bergerak di bidang media dan percetakan melalui entitas anak berencana berubah menjadi perusahaan induk. Arah barunya dikaitkan dengan pengembangan usaha pertambangan batu bara, khususnya setelah BP menjadi entitas anak.
Secara proforma, skala keuangan FORU akan berubah tajam bila transaksi efektif. Jumlah ekuitas bersih diproyeksikan naik dari Rp19,23 miliar menjadi Rp7,15 triliun, sementara pendapatan usaha naik dari Rp5,41 miliar menjadi Rp195,66 miliar. Jumlah liabilitas juga naik dari Rp14,32 miliar menjadi Rp1,56 triliun.
Sisa dana rights issue yang berasal dari pelaksanaan HMETD oleh publik rencananya akan disalurkan sebagai pinjaman kepada BP untuk kebutuhan modal kerja operasional pertambangan dan produksi. Namun, jika pemegang saham publik tidak melaksanakan haknya, FORU menyebut dana untuk pinjaman tersebut tidak tersedia dan kebutuhan BP akan dipenuhi dari kas internal BP.
Karena itu, agenda RUPSLB 22 Juli 2026 menjadi titik penting berikutnya. Bagi pemegang saham FORU, keputusan utama bukan hanya apakah transaksi jumbo ini memperbesar aset dan skala usaha, tetapi juga apakah mereka siap mengeksekusi haknya agar tidak terdilusi hampir seluruhnya.