Jakarta, Investor IDN – Masyarakat Investor Independen Indonesia (MII) secara resmi mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya fenomena insider selling atau aksi jual oleh pemegang saham pengendali yang dinilai memicu krisis etika di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pola ini terpantau semakin intensif sepanjang kuartal pertama tahun 2026, di mana lonjakan harga saham yang didorong oleh sentimen publik sering kali diikuti oleh aksi pelepasan kepemilikan dalam jumlah masif oleh pihak internal emiten. Kondisi ini menyebabkan jatuhnya harga saham secara mendadak dan meninggalkan kerugian besar bagi investor individu.
Ketua MII menyatakan bahwa pola struktural ini memperlihatkan adanya eksploitasi terhadap momentum pasar yang merugikan publik. Berdasarkan data pergerakan pasar hingga Mei 2026, frekuensi transaksi pemegang saham besar tepat saat harga mencapai level tertinggi tahunan meningkat sebesar lima belas persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun tindakan tersebut secara administratif memenuhi ketentuan pelaporan regulator, MII menilai adanya kekosongan etika karena para pelaku pasar modal memanfaatkan celah regulasi mengenai waktu transaksi yang tidak memihak kepentingan investor independen.
Persoalan utama yang disoroti adalah asimetri informasi yang semakin tajam antara pemegang saham pengendali dengan investor ritel. Pihak internal memiliki akses penuh terhadap data valuasi, rencana ekspansi, hingga potensi risiko operasional yang belum tersampaikan ke publik. Sementara itu, jutaan investor ritel yang kini jumlahnya telah menembus angka enam belas juta orang sering kali hanya mengandalkan informasi yang terlambat atau bias sentimen. Ketimpangan ini membuat investor kecil berada pada posisi paling rentan saat para pemegang saham besar memutuskan untuk melakukan monetisasi atas kenaikan harga saham.
MII juga menyoroti rendahnya literasi keuangan yang berpadu dengan budaya takut tertinggal atau Fear of Missing Out (FOMO) di kalangan masyarakat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memompa harga melalui narasi positif sebelum melakukan aksi jual besar-besaran. Jika dibiarkan tanpa intervensi, fenomena ini dikhawatirkan akan memicu erosi kepercayaan terhadap integritas pasar modal domestik. Dampak sistemiknya tidak hanya meningkatkan volatilitas pasar, tetapi juga berisiko menurunkan minat investor jangka panjang serta memperburuk reputasi pasar modal Indonesia di kancah global.
Sebagai langkah mitigasi, MII mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia untuk segera melakukan reformasi transparansi. Beberapa poin krusial yang diajukan mencakup penerapan sistem transparansi transaksi orang dalam secara waktu nyata dan pemberlakuan masa tenang atau cooling-off period bagi pemegang saham besar setelah terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Selain itu, MII meminta adanya peringatan otomatis dalam sistem perdagangan yang memberikan notifikasi kepada publik saat terjadi aksi jual dalam volume signifikan oleh pihak terafiliasi.
Regulator diharapkan tidak hanya terpaku pada kepatuhan formalitas hukum, tetapi juga menjalankan mandat moral untuk menciptakan keadilan pasar. MII menegaskan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam membangun pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa adanya kode etik yang ketat bagi pemegang saham pengendali terkait momentum penjualan saham, pasar modal Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi arena yang menguntungkan pihak yang memiliki akses informasi eksklusif, sementara investor independen terus menjadi pihak yang dikorbankan.