Jakarta, INVESTOR IDN — Selama puluhan tahun, kebijakan ekonomi Indonesia sering kali hanya berkutat pada kosmetik regulasi dan insentif fiskal semata. Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat mendobrak rutinitas tersebut. Kebijakan ini bukan sekadar melahirkan BUMN baru, melainkan sebuah manuver negara untuk merebut kembali kendali perdagangan kekayaan alam dari cengkeraman pasar global.
Chairman and Founder Transform Institute, Thendri Supriatno, menegaskan bahwa DSI lahir untuk membongkar sebuah paradoks yang nyata. Indonesia rutin mencetak ratusan miliar dolar AS dari ekspor komoditas strategis, namun posisi tawarnya selalu kerdil dalam rantai pasok internasional. Ironisnya, nilai tambah terbesar dari kekayaan Indonesia justru lebih banyak dinikmati oleh jaringan perdagangan asing.
Oleh karena itu, DSI dirancang sebagai instrumen yang menusuk langsung ke akar masalah yaitu karut-marut tata kelola ekspor. Melalui DSI, negara menolak untuk terus menjadi sekadar penonton atau mandor di luar sistem. DSI memaksa arus perdagangan berjalan transparan, menutup rapat celah manipulasi harga (under-invoicing), dan memastikan setiap sen devisa yang dihasilkan terekam secara presisi.
Lebih dari instrumen administratif, DSI memikul misi makroekonomi yang fundamental. Jika disinergikan dengan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), DSI akan menjelma menjadi bumper pelindung bagi stabilitas nilai tukar. Likuiditas dolar AS di pasar domestik akan menguat, tekanan terhadap rupiah dapat diredam, dan tameng ekonomi nasional akan jauh lebih kebal dari guncangan eksternal.
Meski demikian, visi besar ini memiliki satu prasyarat mutlak. DSI tidak akan sukses hanya dengan mengandalkan kewenangan raksasa dari negara. Entitas ini menuntut tata kelola yang profesional, nihil konflik kepentingan, dan harus mampu membuktikan diri sebagai motor efisiensi, bukan menjelma menjadi parasit birokrasi baru. Hanya dengan ketegasan itulah, sumber daya alam Indonesia dapat benar-benar dikonversi menjadi kekuatan finansial seutuhnya.