Jakarta, Investor IDN – Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan yang digenjot pemerintah mulai menjadi tema investasi baru di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp757,8 triliun atau naik 9,8 persen dari 2025, sejumlah emiten konstruksi, bahan bangunan, dan teknologi digital mulai mendapat alur order yang lebih jelas dari proyek infrastruktur dan digitalisasi pendidikan.
Bukan sekadar wacana, proyek ini sudah terealisasi dalam bentuk kontrak riil. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menggarap empat proyek Sekolah Rakyat Tahap II dengan total nilai kontrak sekitar Rp3,87 triliun di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Aceh. Selain itu, Waskita juga mendapat proyek Sekolah Rakyat di Sumatra Selatan senilai Rp719,25 miliar untuk pembangunan fasilitas di tiga kabupaten.
Di sisi lain, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) tengah membangun Sekolah Rakyat di Bengkulu dengan durasi 240 hari kalender sejak 10 Desember 2025. Progresnya hingga 23 April 2026 sudah mencapai 37,11 persen, melampaui target dengan deviasi positif 10,81 persen, menandakan eksekusi yang solid. Sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengonfirmasi keterlibatan dalam tiga proyek Sekolah Rakyat di Jawa Tengah, Aceh, dan Kalimantan Barat, yang masuk dalam program Asta Cita Presiden Prabowo untuk penguatan SDM.
Dari sisi investor, anggaran pendidikan yang besar tidak selalu berarti “boom” bagi semua emiten, tetapi sangat relevan bagi perusahaan yang memiliki eksposur langsung ke proyek fisik dan digital pendidikan. Studi sektor pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran Rp757,8 triliun terserap ke belanja rutin dan transfer daerah, sehingga efek ke bursa terutama dirasakan oleh emiten konstruksi, bahan bangunan, dan teknologi yang benar‑benar menangkap proyek infrastruktur.
Beberapa kelompok emiten yang paling terdampak:
Konstruksi BUMN: WSKT, PT PTPP, WIKA, dan PT Adhi Karya (ADHI) yang terbiasa dengan proyek pemerintah berskala nasional.
Bahan bangunan: PT Semen Indonesia (SMGR), PT Indocement (INTP), dan entitas beton pracetak (WTON) yang diproyeksikan menikmati kenaikan permintaan.
Teknologi & Edu‑tech: PT Telkom Indonesia (TLKM) dan perusahaan digital yang terlibat dalam platform pembelajaran, jaringan, dan infrastruktur IT untuk Sekolah Unggulan.
Program Sekolah Rakyat termasuk dalam 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RKP 2026, sehingga proyek ini memiliki prioritas politik dan cenderung lebih terproteksi dari geseran anggaran mendadak. Pemerintah juga menargetkan pembangunan lebih dari 11.000 ruang kelas baru dan revitalisasi 150.000 ruang kelas 2021–2025, yang membuka peluang lebih luas bagi sektor jasa konstruksi dan material bangunan.
Bagi investor jangka menengah, program ini bisa menjadi tema bottom‑up story yang mendukung kinerja keuangan emiten beresiko proyek, terutama jika perusahaan mampu menjaga margin dan menang sebagai prime contractor. Namun, risiko utamanya tetap ada di sisi eksekusi dan realisasi, mengingat keterlambatan pencairan dan perubahan skema sering terjadi di proyek pemerintah.
Di sisi bahan bangunan, eksposur proyek Sekolah Rakyat juga membuka peluang bagi entitas subkontraktor seperti PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) yang bergerak di bidang produksi tiang pancang dan pemasangan beton pracetak untuk mendukung pembangunan ruang kelas baru secara massal. Dengan anggaran pendidikan yang terus tumbuh dan proyek Sekolah Rakyat yang masuk kategori PSN, peluang alur order baru untuk sejumlah emiten di BEI terlihat masih berpotensi berlanjut 2–3 tahun ke depan.